Silaturahmi PDIP-Golkar dan Problem Rakyat
Oleh: Ir. Gabarel Sinaga

Silaturahmi PDIP – Golkar di Medan mengundang tanda Tanya bagi banyak pihak, sejumlah opini menggelinding malas bak bola kempis. Ditendang orang super kuat dengan tenaga ekstra sekalipun, gelindingannya terhenti seketika. Komentar mengalir deras dari seluruh penjuru, namun selalu "mentok" pada kepentingan masing-masing. Analis politik menyatakan kalau pertemuan itu hal biasa sebagai bentuk komunikasi politik dalam rangka memperkuat komitmen kebangsaan. Analis lain melihat koalisi itu bisa saja persiapan pada pertarungan pemilu 2009.

Kedua tokoh sentral dewan Pembina (Taufik Kiemas dan Surya Paloh) yang menggagas pertemuan, menyatakan bahwa kedua partai mempunyai banyak kesamaan. Kesamaan utamanya terletak pada pandangan yang sama tentang Pancasila dan NKRI. Dengan kesamaan itulah kedua partai mencoba keluar dari kebuntuan komunikasi politik yang selama ini tak dapat dicairkan.

Komentar yang menarik justru keluar dari wakil ketua umum Partai Golkar Agung Laksono, dengan tegas dikatakan bahwa acara tersebut bukanlah koalisi strategis dalam rangka 2009. Tidak juga dalam rangka keprihatinan terhadap kondisi kebangsaan, Agung mengurai alasan dengan pernyataan, kalau motivasinya tentang problem kebangsaan, kenapa partai-partai lain tidak dilibatkan.

PDIP sendiri sepertinya memandang bahwa pertemuan itu dapat saja mengarah pada koalisi menghadapi pemilu 2009. Sementara dari istana lewat juru bicara kepresidenan, berpandangan bahwa silaturahmi itu baik, terutama dengan latar belakang menyikapi problem kebangsaan. Persoalan lain muncul tatakala melihat dari sisi itikad PDIP, tampaknya PDIP lupa pada sejarah, kaitannya dengan Golkar sebagai representase kekuatan orde baru yang mengebirinya. Memang pasca1998, tidak kali ini saja PDIP-Golkar membangun koalisi, pada pemilu 2004 keduanya membidani koalisi kebangsaan. Dari koalisi ini, PDIP tidak berhasil menghantarkan Megawati ke kursi kepresidenan. Wajah Golkar, setidaknya masih terselamatkan oleh Jusuf Kalla, meskipun dari awalnya tidak mendapat dukungan Golkar.

Dengan silaturahmi di Medan, Golkar di masa mendatang, terutama dalam menghadapi pemilu 2009, bisa saja semakin memaklumkan dirinya sebagai partai yang telah berhasil melakukan reformasi diri dengan "paradigma barunya" (sejak 1999 memang sudah mengkampanyekan hal itu). Terbukti dengan PDIP yang merupakan salah satu korban rezim orde baru (sekali lagi, Golkar didalamnya) bisa memaklumi bahkan menjalin koalisi hingga berulangkali. Kondisi itu dapat membingungkan arah transisi demokrasi yang kemudian mengembalikan kita pada arus yang kita lawan semula.

Komunikasi Aneh

Koalisi kebangsaan yang dibangun pada pemilu 2004 merupakan hal aneh dalam tinjauan garis politik. PDIP dengan segala aspek historis ketertindasannya dan Golkar dengan identitas orde barunya, bertemu dan membangun kekuatan politik. Hal ini aneh, sekaligus jutifikasi terhadap opini bahwa kita ini "bangsa pelupa". Dengan hasil yang tidak menggembirakan, keanehan ini justru berlanjut dengan "Silaturahmi Medan 2007". Padahal pasca pemilu 2004, PDIP mengikrarkan diri sebagai oposisi, Golkar sendiri dengan tegas menyatakan sebagai pendukung pemerintah.

Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan pada kurun waktu pemerintahan SBY-JK, secara jelas memperlihatkan kedua partai acapkali berseberangan. Sehingga menjadi aneh ketika bertemu dalam kerangka yang lebih stretegis. Tidak juga dapat dibenarkan dengan opini yang dikembangkan "bahwa dalam politik segala sesuatu dapat saja terjadi". Setidaknya tidak baik bagi pendidikan politik rakyat.

Keanehan lain muncul, tatkala partai-partai lain menyikapinya dengan bangunan koalisi yang hakekatnya sama saja dengan yang dilakukan oleh PDIP-Golkar. Reaksi partai-partai ini semakin menguatkan pandangan bahwa partai di Indonesia hanya berkepentingan pada kursi kekuasaan. Setiap partai memang berkehendak untuk berkuasa, karena untuk itulah partai berdiri, namun kehendak itu hanya mungkin dengan prasyarat, "melayani rakyat".

Silaturahmi Medan dan reaksi partai-partai tersebut tidaklah strategis bila dipandang dari sisi kepentingan rakyat, sebab disaat bersamaan berbagai problem rakyat justru terabaikan. Tentunya jika "silaturahmi korban lapindo" yang dibangun, kasus lumpur panas lapindo dapat teratasi, sehingga rakyat tak menunggu lebih dari satu tahun. Dengan "silaturahmi anti koruptor", kasus Soeharto, BLBI, DKP, dan lainnya terselesaikan. Atau dengan "silaturahmi pemajuan HAM", kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi, Munir, Pasuruan, Pakorba, dan deretan kasus lainnya dapat di tuntaskan. Lebih jauh lagi, seandainya "Silaturahmi anti imperialisme modern" yang dibangun, revolusi '45 yang terinterupsi sekian lama, dapat kita diselesaikan lagi.

Problem Krusial

Mengurai Indonesia dalam konteks saat ini memang bukan hal mudah, berbagai persoalan empirik rakyat begitu kompleks. Dari problem sosial hingga proses alami yang menghantam bumi Indonesia yang kita huni, seperti saling melengkapi satu sama lain. Kantung-kantung kemiskinan secara kasat mata masih tampak dengan jelas, pengangguran tak tertanggulangi dengan baik., akses pendidikan dan kesehatan masih sulit terjangkau ekonomi rakyat.

Kondisi keseharianan rakyat semakin diperparah dengan berbagai regulasi yang menguntungkan pemodal, utamanya perusahaan-perusahaan multi national coorperation (MNC). Hingga kini pengelolaan SDA kita di kuasai oleh pihak asing, dengan imbalan kita menjadi buruh yang dibayar murah. Pemodal semakin bersimarajalela dengan terbitnya UU Penanaman modal, sebagai gantinya pemerintah menyodorkan "land reform palsu" yang tak lain merupakan program transmigrasi masa lalu. Lantas, dimana PDIP-Golkar dan partai-partai reaksioner itu dengan kondisi yang sedemikian. Berbagai kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat tak dapat diperjuangkan PDIP-Golkar dan partai-partai reaksioner itu. Faktanya sangat jelas, kenaikan harga BBM, pupuk, minyak goreng; import beras, upah buruh semakin murah, korupsi, pelanggaran HAM tak dapat dibendung.

Problem kebangsaan yang menjadi salah satu agenda pokok "Silaturahmi PDIP-Golkar", secara jujur harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen pada semangat awal berdirinya negara-bangsa Indonesia. Namun harus pula disadari bahwa entitas negara-bangsa Indonesia itu meng-Ada, oleh perjuangan nyata rakyat yang secara konsisten melawan penjajahan. Dengan demikian agenda kebangsaan yang dimaksudkan oleh "Silaturahmi PDIP-Golkar" seharusnya dilakukan dengan pendekatan penyelesaian problem krusial rakyat.

Sehingga dalam tataran praktis, PDIP-Golkar dan partai-partai lainnya, akan ramai-ramai menolak kebijakan yang tidak pro rakyat, ramai-ramai menuntaskan kasus pelanggaran HAM, ramai-ramai melawan neo-imperialisme. Dengan pendekatan itu, gejolak politik berbau fundamentalisme agama yang ingin menggeser tatanan kebangsaan kita, tak mendapat tempat dihati rakyat. Silaturahmipun semakin bermakna dan tidak mengalami pergeseran.

Kembali ke Judul Utama | Komunikasi Aneh | Problem Krusial